Contoh Metode Penelitian Kawasan Agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bengkulu Tengah

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan telah mendorong upaya-upaya pembangungan di kawasan perdesaan. Pendekatan pengembangan kawasan perdesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan, dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal. Proses interaksi kedua wilayah selama ini secara fungsional ada dalam posisi saling memperlemah. Wilayah perdesaan dengan kegiatan utama sektor primer, khususnya pertanian, mengalami produktivitas yang selalu menurun akibat beberapa permasalahan. Di sisi lain wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat pertumbuhan menerima beban berlebih sehingga munculah ketidaknyamanan karena permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan. Pengembangan kawasan agropolitan dapat dijadikan sebagai alternatif solusi dalam pengembangan kawasan perdesaan tanpa melupakan kawasan perkotaan.

Salah satu ide pendekatan pengembangan perdesaan yang dikemukakan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendirl, dimana keterkaitan dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan. Berkaitan dengan ide inilah Friedman dan Douglass (1975), menyarankan suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai 150.000 orang. Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam memang merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat perdesaan. Otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan akan didesentralisasikan sehingga masyarakat yang tinggal di perdesaan akan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pekembangan dan pembangunan daerahnya sendiri.

Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumberdaya alam yang terbatas, sehingga sangat diperlukan upaya pemanfaatan lahan secara optimal. Dari luas wilayah provinsi 1.978.870 ha, hanya 1.000.913 ha (51,58%) yang dapat digolongkan sebagai kawasan budidaya. Selebihnya merupakan kawasan hutan dengan topografi bergelombang hingga berbukit/bergunung, sehingga banyak terdapat pengembangan usaha pertanian. Terfokus pada Kabupaten Bengkulu Tengah, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pada PDRB, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB mencapai 40,3%. Di samping sebagai penyumbang terbesar pada PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja. Meskipun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami beberapa tantangan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Sebagian besar, produk yang hasilkan petani dijual begitu saja sebagai bahan mentah. Produk-produk pertanian itu belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi. Infrastruktur transportasi di wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum memadai dan masih Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum memenuhi standar dan kehidupan layak (ditandai tingginya tingkat kemiskinan, 45% rumah tangga miskin adalah penerima raskin, juga belum ditunjang oleh sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak). Melalui pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bengkulu Tengah, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Kabupaten pemekaran baru tentunya masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai aspek, baik dari segi ekonomi dan Sosial maupun infrastruktur. Sebagai kabupaten dengan sebagian besar kawasan hutan yang dapat dikembangkan usaha pertaniannya, Kabupaten Bengkulu Tengah masih memiliki masalah mengenai revitalisasi sektor pertanian.

Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan masyarakat) di kawasan agropolitan.

Terdapat banyak issue dan permasalahan pokok sekaligus tantangan yang harus diatasi dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk menyimpulkannya diperlukan analisis pengaruh dan konsep agropolitan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu adanya pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Apa saja issue dan permasalahan dalam pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Tengah?
3. Apa alternatif solusi dalam pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa melupakan kawasan perkotaan?

Daftar Pustaka

Suroyo, T. Bambang dan Handayani Wiwandari. 2014. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandung. ITB: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 25 Nomor 3.

Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hamdan. 2013. Peta Pewilayahan Komoditas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah Skala 1:50.000. Bengkulu.

Djakapermana, D. Ruchyat. 2003. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Rtrwn). Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia.

Bab IV Rancangan RPJMD 2012-2017 Kab. Bengkulu Tengah http://bengkulutengahkab.go.id/d/bab4.pdf  download 12.23, 19/10/2016.

Bab X Rancangan RPJMD 2012-2017 Kab. Bengkulu Tengah http://bengkulutengahkab.go.id/d/bab4.pdf  download 12.23, 19/10/2016.

Pengertian Kebijakan Fiskal dan Moneter

1. Apa itu Kebijakan Fiskal

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah (negara) untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya roda perekonomian agar dapat dikembangkan iklim usaha yag baik, serta mengatur agar distribusi pendapatan dapat menjadi lebih baik, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Disamping itu melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat melakukan campur tangan melalui pembuatan peraturan-peraturan, pembuatan usaha negara dan kebijakan yang lainnya. Dengan kata lain kebijakan fiskal erat berhubungan dengan APBN.

            Kebijakan fiskal juga brpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan pasar. Peningkatan pengeluaran (anggaran belanja) pemeritah akan bersifat ekspansioner dengan meningkatnya permintaan. Pertama-tama pada ke sektor swasta. Sejalan dengan itu, pengangguran-pengangguran pajak bisa juga bersifat ekspansi karena para wajib pajak akan mempunyai pendapatan disposabel yang lebih besar sehingga diharapkan akan memperoleh jumlah pendapatan yang lebih besar.

B. Tujuan ditetapkannya Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsui pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat peendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

            Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara lain misalnyya bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan,  pajak bumi, dan bangunan, impor,  dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

            Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:

1.      Untuk meningkatkan laju investasi

2.      Untuk mendorong investasi optimal  secara sosial

3.      Untuk meningkatkan kesempatan kerja

4.      Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional

5.      Untuk menanggulangi inflasi

6.      Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

C. Fungsi Utama Kebijakan Fiskal

1.      Fungsi Alokasi

Yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa Public good seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat

2.      Fungsi Distribusi

Fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingat kehidupan

3.      Fungsi Stabilisasi

Fungsi yang bertujuan agar terpeliharanya kesembangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuha ekonomi yang memadai

D. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh suatu negara yang satu muungkin dapat berbeda dengan negara lain. Bahkan kebijakan fiskal yang ditempuh oleh suatu negara saja mungkin dapat berlainan apabila kondisinya berbeda. Macam-macam kebijakan fiskal yang ditempuh dapat berupa:

1.      Sistem pajak progresif

Dalam sistem ini pembebanan pajak dilakukan dengan penggunaan persentase yang tidak sama, semakin tinggi pendapatan / kekayaan seseorang, maka semakin besar juga persentase beban pajaknya.

            Sistem ini ada kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya antara lain adalah bahwa dengan cara ini mengurangi jumlah perbedaan pendapat orang yang kaya dengan golongan yang miskin dengan jalan mengurangi dari atas. Golongan kaya melalui Pemerintah terpaksa memberikan sebagian kekayaannya, yang oleh Pemerintah kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan sarana sosial. Kelemahannya antara lain adalah mendorong golongan yang berpenghasilan tinggi untuk menyulap kekayaan yang besar menjadi tidak besar, dan memasukkan segala macam kebutuhan pribadi, ke dalam ongkos – ongkos sehingga seolah –olah labana menjadi sedikit. Karena labnaya sedikit, pembebanan pajak kemudian juga sedikit.

2.      Kebijakan dalam ekonomi terbuka

Sistem terbuka disini berarti bersedia menerima pengaruh dari luar. Dengan terbukanya sistem ekonomi suatu negara, maka penanaman modal asing dapat diterima. Apabila dalam menghadapi masalah penanaman modal asing tersebut, dipertimbangkan masak – masak, akan dapat membantu pembanguna pada negara yang bersangkutan. Tetapi apabila tidak, maka justru akan terus dikuasai oleh pemilik modal asing, dengan perusahaan multi nasionalnya. Dengan sitem ekonomi terbuka, pengaruh konjungtur dunia dapat menggoyangkan perekonomian dalam negeri.

3.      Kebijakan tabungan negara

Pada negara berkembang dimana sebagian besar masyarakatnya mempunyai penghasilan yang rendah, sulit mengadakan tabungan. Oleh karena itu tabungan hanya lebih dimungkinkan, apabila yang menjalankan itu Negara. Tabungan Negara dapat dimanfaatkan untuk pembentukan social overhead capitalyang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kelancaran usaha meningkatkan kehidupan sosial ekonomis.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dpaat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:

1.      Kebijakan fiskal ekspnsioner, yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dan penurunan.

2.      Kebijakan fiskal konstraksioner, yaitu menaikan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

Contoh Studi Kasus

Contoh kebijakan fiskal apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarkat dengan cara memeprkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Proses penanganan masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal tentunya dilakukan melalui beberapa tahap. Namun yang jelas adalah dalam masalah ini instrument kebijakan fiskal yang menjadi kajian utama adalah mengenai pajak negara. Alasannya mengapa pajak, karena dalam pajaklah yang akan memberikan pengaruh terhadap inflasi secara langsung. Inflasi pada dasarnya adalah keadaan dimana penurunan nilai mata uang dari sebuah negara yang diakibatkan karena terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat jika dibandingkan dengan produk barang atau pun jasa yang ada saat itu. Dan dengan mengontrol pendapatan pajak, dalam hal ini dinaikan jumlah pajaknya, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Memang benar jika dengan penerapan kebijakan melalui penaikan pajak tersebut maka akan menimbulkan masalah ekonomi yang lain yaitu makin mahalnya harga barang barang di pasaran, namun hal ini tentunya dibarengi dengan makin sedikitnya uang yang beredar dan menurunnya angka inflasi. Dan jika tingkat inflasi bisa terkendali maka secara global perekonomian pun termasuk proses produksi dalam negeri bisa berjalan lebih baik. Dalam hal ini pemerintah tentunya juga mengkombinasikan dengan kebijakan moneter untuk mengontrol laju nilai mata uang. 

2. Apa itu Kebijakan Moneter

A. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapinya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur denan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu,  maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudia ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mecapai tujuan tersebut Bank sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antar lain dengan salah satu anmun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

B. Jenis-jenis kebijakan moneter

Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.

Inflasi penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.

            Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.

            Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford .

Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.

Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.  Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.

Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.

Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.

Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.)

Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.

Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS, maka istilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media pertukaran, baik secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel).

Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1.      Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.

2.      Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

Contoh kasus

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

            Bank Centtral juga menghadapi masalah bagaimana mengamankan mengamankan uang masyarakat di bank-bank Indonesia agar masyarakat tidak menarik uangnya dari bank yang akan mengakibatkan akses negatif ke sektor moneter Indonesia. Bank Indonesia melihat bahwa kondisi inflasi inti yang saat ini sedang naik akan mengakibatkan return terhadap tabungan akan berkurang sehingga untuk mencegah masyarakat merasa uang mereka di bank tidak aman, dan lebih baik disimpan dengan cash dibawah kasur, maka bank Indonesia menaikkan SBI nya. Sehingga masyarakat juga merasa aman untuk menyimpan uang di bank. Tetapi akibat masyarakat juga semakin malas untuk berinvestasi karena biaya investasi akan semakin mahal karena bunga pinjaman juga otomatis naik karena SBI naik.

3. Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter

            Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

Kesimpulan

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah.

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran.

Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.